Kuala Pembuang – Fraksi Keadilan Demokrasi Bangsa (Kedesa) Amanat Pembangunan Rakyat (Ampera) DPRD Seruyan memberikan 11 penekanan penting bagi Pemerintah Kabupaten Seruyan.
Ketua Fraksi Kedesa Ampera DPRD Seruyan Arahman mengatakan, hal yang pertama adalah pemerintah daerah harus mengoptimalkan tugas dan fungsi serta peran kepala daerah, DPRD, Forum Kordinasi Pemerintah Daerah, Bappeda, pejabat pengelola keuangan daerah dan kepala SOPD dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kedua, mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintah daerah, mengoptimalkan penerapan perencanaan partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah, hingga mengoptimalkan sumber daya pembangunan dan pembinaan serta pengawasan penyelenggara pemerintah daerah,” katanya, Rabu (5/10).
Selain itu, juga harus dilakukan singkronisasi antara RKP dan RKPD, antara RKPD, KUA dan PPAS sebagai dasar penyusunan APBD. Hal ini karenakan APBD merupakan wujud keterpaduan seluruh program nasional dan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan, perlu juga dilakukan reformasi birokrasi dan tata kelola atau birokrasi yang bersih dan mudah guna meningkatkan pelayanan publik.
“Yang ketujuh, untuk masalah belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, harus didasarkan atas peningkatan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, peningkatan infrastruktur dan penanggulangan kemiskinan untuk daerah-daerah tertinggal, termasuk fasilitas sosial dan fasilitas umum,” ujarnya.
Kedelapan, walaupun dalam kondisi keterbatasan anggaran, pihaknya mengharapkan agar pembangunan pada bidang pendidikan, ketahanan pangan dan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar tetap menjadi prioritas pada APBD.
Untuk poin ke-9, kata dia, yakni berkaitan dengan belanja daerah yang disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorentasi pada pencapaian input yang direncanakan, dengan sasaran memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
“Selanjutnya adalah mengoptimalkan penggalian PAD, mengingat realisasinya masih belum optimal. Dan yang terakhir, pengelolaan keuangan APBD hendaknya dilakukan secara transparan dan taat aturan,” kata Arahman.(Ss)
