Sampit,- Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, M. Abadi mendukung rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, merelokasi fasilitas umum terdampak banjir seperti sekolah dan puskesmas diwilayah Utara Kotim.
“Langkah yang baik jika pemerintah daerah sudah merencanakan relokasi sejumlah fasilitas umum diwilayah utara yang tedampak banjir, karena sepanjang tahun 2022 ini setidaknya sudah tiga kali terjadi banjir hal ini bukan saja merugikan masyarakat namun juga merugikan daerah karena fasilitas umum yang dibangun menggunakan APBD jadi sia-sia,” kata Abadi, Senin 24 Oktober 2022.
Seperti pekan lalu, banjir merendam 27 desa di enam kecamatan. Banjir menyebabkan dampak terhadap 1.793 Kepala keluarga, 6.804 jiwa, 1.295 rumah, 12 rumah ibadah, delapan sekolah dan tiga fasilitas kesehatan.
Menurut Abadi, Relokasi fasilitas umum sangat diperlukan karena banjir diperkirakan akan sering terjadi. Untuk itu perlu direlokasi agar pelayanan kepada masyarakat juga menjadi tidak terganggu saat banjir terjadi.
Seperti yang diketahui Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah mulai mempersiapkan rencana relokasi fasilitas umum yang terdampak banjir secara bertahap ke lokasi yang aman dari banjir.
Sementara itu Bupati Kotim Halikinoor mengatakan Tahun ini relokasi mulai dilakukan terhadap Puskesmas Tumbang Penyahuan Kecamatan Bukit Santuai. Saat ini pembangunan sedang berlangsung dan diharapkan rampung sesuai target sehingga bisa digunakan pada 2023.
“Saya minta kepala Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan DPUPRPRKP agar segera menginventarisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial, termasuk infrastruktur dan lahan pertanian yang terdampak banjir. Persiapan langkah-langkah penanganannya, kemudian diusulkan di tahun anggaran 2023, baik melalui APBN, APBD provinsi maupun APBD Kabupaten,” kata Bupati Halikinnor di Sampit, belum lama ini.
Halikinnor meminta Dinas Pendidikan segera mempersiapkan dan menyampaikan data-data terkait kebutuhan tenaga pengajar dan sarana prasarananya. Data harus valid yang dirinci sampai per kecamatan dan desa. Selanjutnya bersama-sama berupaya untuk mencari solusinya.
Begitu juga Dinas Kesehatan diminta segera mempersiapkan data yang sama terkait dengan tenaga kesehatan dan sarana prasarana penunjangnya yang dirinci sampai tingkat desa dan kecamatan.
“Saya minta BPBD segera mempersiapkan data terkait masyarakat yang terdampak banjir khususnya yang berada di bantaran sungai mulai dari hilir sampai dulu serta dirumuskan langkah-langkah penanganan,” Demikian Halikinoor.(Fit).
