Sampit – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Dadang Siswanto meminta pemerintah melakukan intervensi pasar agar harga rotan membaik sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha sektor rotan.
“Perlu kepedulian pemerintah melihat secara jernih kondisi masyarakat yang menggantungkan hidup di sektor rotan. Masyarakat sangat berharap pemerintah membuat regulasi yang mampu meningkatkan kembali sektor rotan,” kata Dadang, Sabtu (11/3/2023).
Politisi yang juga dipercaya sebagai Ketua Ketua Asosiasi Petani Rotan (Aspero) Kabupaten Kotawaringin Timur ini menyebutkan persoalan ini berawal dari keputusan pemerintah yang menyatakan rotan merupakan hasil hutan. Alasannya karena banyaknya kebun rotan masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan.
Hal ini membuat pemanfaatan rotan harus disertai Surat Keterangan Hasil Hutan Bukan Kayu yang dikeluarkan pemerintah. Padahal rotan di daerah ini merupakan hasil budidaya yang telah ditekuni masyarakat secara turun-temurun.
“Rotan ini adalah tanaman budidaya, bukan lagi sebagai tanaman yang hidup sendiri. Sementara kebun masyarakat ini masuk dalam kawasan hutan, mereka tidak punya alas hak. Mayoritas petani saat ini tidak punya legalitas untuk kebun-kebun rotan mereka,” ujar Dadang.
Dadang menyebutkan, saat ini ada sekitar 5000 kepala keluarga dan 30 pengusaha rotan yang terhimpun dalam asosiasi yang dipimpinnya. Rotan mempunyai peran strategis untuk kehidupan ekonomi masyarakat lokal.
“Selama ini mereka tidak pernah merecoki pemerintah dengan hal yang aneh-aneh. Tidak pernah minta pupuk, minta bibit dan lain sebagainya, padahal sektor ini sangat membantu masyarakat,” Demikian Dadang.(Fit).
