Sampit – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) dari Fraksi Partai Demokrat SP Lumban Gaol menilai, dari segi politik arah maupun sasaran perang internal lembaga legislatif yang terjadi hingga saat ini menyangkut reposisi jabatan di DPRD setempat oleh lima koalisi fraksi partai itu hanya berlandaskan ego sektoral yang kesannya masih belum jelas.
“Jadi kalau saya melihat dari segi politiknya sebenarnya korelasinya agak sulit dan jauh. Karena kita paham betul dalam berpolitik ini dinamis, last menit pun bisa menentukan segala sesuatu. Tetapi ini hanya karena ego sektoral saya lihat. Artinya mereka hanya ingin menunjukan ke publik bahwa seolah-olah mereka ini kesannya bisa meninggalkan partai besar, ia kalau cara meninggalkan mengikuti tahapan tatib, kamipun akan angkat jempol,” ungkap Lumban Gaol di Sampit, Senin (01/03/2022).
Bahkan legislator Dapil I ini menekankan, ketika tindakan maupun langkah reposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang dilakukan oleh segenap koalisi fraksi diantaranya Fraksi Golkar, PKB, Nasdem, Gerindra, dan PAN ini dengan cara-cara melanggar aturan yang berlaku di DPRD itu sendiri, maka dia mengira langkah itu hanya akan membuat malu lembaga ke depannya.
“Apa ngak malu, justru ini kami sekarang diuntungkan karena kami jelaskan pada masyarakat bahwa apa yang mereka lakukan itu dengan cara melanggar tata tertib (Tatib) yang menjadi pedoman dari pada anggota DPRD dalam melakukan segala tugas dan tupoksi dan fungsinya,” tegasnya.
Dia bahkan menjelaskan, dengan komposi saat ini, suka atau tidak suka, karena Surat Keputusan (SK) yang sedang dikeluarkan itu dinilai memang tidak sesuai dengan aturan. Untuk hal itu dia berharap agar fraksi yang tergabung dalam koalisi itu jangan sampai menunggu terlalu lama.
“Ayo duduk bersama kita bicarakan lagi secara baik-baik. Karena saya berani jamin bahwa apabila ini dilaksakan berpotensi melawan hukum. Silahkan saja, sudah saya wanti-wanti ke kawan-kawan. Kalau kita mau adu kuat sandra menyanderanya silahkan mereka laksanakan, betul nggak bisa jalan atau tidak. Karena itu tadi saya bilang, SK yang sudah dikeluarkan mereka ini mau dibawa kemanapun itu sudah melanggar peraturan,” timpalnya.
Bahkan dia juga menekankan, di dalam SK juga disebutkan bahwa nama 12 orang dari dua fraksi yang ada yakni PDIP dan Demokrat tidak muncul. ” Terus kami ini berarti berada di luar kelembagaan sekarang. Berani nggak mereka menjalankan itu? padahal kami di luar kelembagaan. Berarti yang mereka lawan itu bukan kami. Tetapi peraturan dan hukum yang coba mereka lawan. Justru kami tantang jalankan aja betul atau tidak bisa dijalankan kalau mau ego-egoan,” tandasnya.
Meski demikian Gaol juga menyampaikan, agar fraksi koalisi terutama pemegang pimpinan fraksi agar kembali berunding lagi untuk musyawarah secara baik . Menurutnya Fraksi Demokrat maupun PDIP tidak pernah membuat yang aneh-aneh, tetap menawarkan yang bisa menjadi keputusan bersama.
“Kami meminta bermusyawarah, bukan kami ada harga mati yang harus di lawan, tetapi mereka ini ada harga mati mereka langsung menempatkan komposisi di komisi I, dibabat semua komisi tanpa melibatkan Demokrat dan PDIP. Kira-kira masuk akal atau tidak seperti itu, kami tidak pernah mencoba, jangankan melakukan,hanya berniat untuk melakukan saja tidak pernah terpikirkan,” tutupnya.
Diketahui kisruh reposisi AKD DPRD Kotim ini mulai mencuat sejak beberapa pekan terakhir ini. Lima koalisi fraksi hingga saat ini masih bertahan dengan keputusan bersama yakni berpegang pada keputusan awal mereposisi jabatan yang ada di komisi-komisi lembaga legislatif tersebut. (Rmo)
