Sampit,- Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Hendra Sia, kembali menyuarakan keprihatinannya terkait persoalan tenaga honorer atau kontrak di Kotim yang berpotensi memicu permasalahan serius di akhir tahun ini.
Politisi dari Partai Perindo ini meminta pemerintah daerah segera mencari solusi atas masalah perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang hingga kini belum mampu mengakomodasi seluruh tenaga honorer di daerah tersebut.
“Saat ini, ada sekitar 3.200 tenaga kontrak di lingkungan Pemkab Kotim yang masa kontraknya akan habis tahun ini. Namun, formasi PPPK hanya tersedia untuk sebagian kecil dari mereka. Ini berarti ribuan lainnya berisiko kehilangan pekerjaan. Pemerintah daerah harus segera bertindak untuk mengatasi situasi ini,” ujarnya pada Jumat, 4 Oktober 2024.
Hendra juga menyoroti persoalan penempatan tenaga kontrak yang kerap tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Menurutnya, pemerintah harus segera mengevaluasi penempatan ini dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memastikan keberlanjutan kerja para honorer yang tersisa.
“Banyak tenaga kontrak ditempatkan di posisi yang tidak sesuai dengan pendidikannya. Pemerintah daerah harus segera berkoordinasi dengan BKN untuk mempertahankan mereka. Evaluasi yang menyeluruh perlu dilakukan agar penempatan tenaga kontrak lebih tepat dan sesuai aturan,” tegasnya.
Sebagai informasi, Pemkab Kotim mendapatkan alokasi 1.029 formasi ASN untuk 2024. Jumlah ini terdiri atas 225 formasi CPNS dan 774 formasi PPPK, yang terbagi menjadi 156 untuk jabatan guru, 116 untuk tenaga kesehatan, dan 502 untuk tenaga teknis.
Namun, angka tersebut jauh dari cukup untuk menampung lebih dari 3.000 tenaga kontrak di Kotim. Kondisi ini, menurut Hendra, dapat menimbulkan keresahan di kalangan tenaga honorer dan berdampak negatif pada stabilitas sosial di daerah.(Fit).
