Kuala Pembuang – DPRD Seruyan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas masalah pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Sampit – Kuala Pembuang kembali tak ada kesepakatan.
“Dalam rapat tersebut tidak ada titik temu, karena pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang terlibat dalam program ini tidak hadir. Sehingga, kami memutuskan untuk kembali menggelar RDP yang kedua sepekan kemudian, tepatnya adalah hari ini,” kata Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo di Kuala Pembuang, Senin (3/10).
Pihaknya memutuskan untuk kembali menggelar RDP satu minggu kemudian dengan maksud agar pihak KJPP bisa hadir langsung memberikan penjelasan dalam RDP tersebut.
Untuk diketahui, pembangunan SUTT tersebut melewati dua desa di Kecamatan Seruyan Hilir Timur, yakni Desa Pematang Panjang dan Desa Sungai Bakau.
Dalam prosesnya, sejumlah masyarakat Desa Pematang Panjang menyampaikan protes dan keluhan terkait dengan nominal maupun proses penentuan harga kompensasi tanaman masyarakat yang lahannya dialihfungsikan untuk mendukung program tersebut.
“Di RDP yang pertama itukan PLN mengaku akan menghadirkan pihak KJPP. Tapi malah pada RDP yang kedua ini pihak KJPP juga tidak hadir, dan hanya memberikan surat yang isinya ada beberapa poin,” ujarnya.
Dengan tidak hadirnya pihak KJPP, maka RDP yang kedua inipun juga berakhir tanpa adanya titik temu maupun kesepakatan.
“Kami tetap meminta agar pihak KJPP bisa hadir. Makanya kami sepakat untuk menggelar kembali RDP yang ketiga pada Selasa tanggal 11 Oktober 2022 mendatang,” pungkasnya.(Al).
