Kuala Pembuang – Penjelasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 sangat penting untuk mendapatkan perhatian secara proporsional. Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan, Atinita menyampaikan,
“Sebagai Lembaga yang memiliki fungsi Pengawasan, DPRD dari fraksi golkar memandang bahwa penjelasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 sangat penting untuk mendapatkan perhatian secara proposional,” kata Atinita.
Menurutnya, hal tersebut sangat penting dilakukan agar keberhasilan yang telah dicapai untuk tetap dipertahankan dan ditingkatkan, sementara kekurangannya dapat diperbaiki guna menyempurnakan hasil yang direncanakan.
Lebih lanjut disampaikannya, bahwa pihaknya merasa tidak hanya fraksi partai Golkar yang akan memberikan Apresiasi atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang ke-5 secara berturut-turut.
“Keberhasilan pemerintah daerah dalam menerima opini WTP merupakan salah satu bentuk sinergitas antara eksekutif dan legislatif yang saling berkolaborasi dalam menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Kendati demikian, fraksi Golkar berharap agar catatan atas hasil WTP yang disampaikan BPK untuk ditindaklanjuti pemeritah sebagaimana disampaikan dalam pidato pengantar Bupati Seruyan. (SDI)
