Kuala Pembuang– Fraksi PDIP DPRD Seruyan Minta Pemerintah Kabupaten setempat menindaklanjuti catatan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kalimantan Tengah setelah kembali berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023.
Meski mendapatkan Opini WTP namun masih ada beberapa catatan dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah pada saat melakukan audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan tahun anggaran 2023 beberapa waktu lalu.
Terkait dengan catatan tersebut, Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Argiansyah meminta agar pemerintah Kabupaten Seruyan menindaklanjuti apa yang menjadi catatan BPK RI tersebut.
Beberapa catatan tersebut diantaranya, pertama terkait pengelolaan pendapatan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan (PBB-P2) belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
Kemudian kedua, terjadi salah kesalahan penganggaran, karena tidak dilakukan verifikasi RKA SKPD sesuai ketentuan. Selanjutnya ketiga pertanggungjawaban belanja barang dan jasa pada bendahara pengeluaran pada beberapa SKPD belum sepenuhnya memadai.
Keempat, terdapat klausul pada jaminan pemeliharaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021. Dan terakhir yang kelima, pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya memadai.
“Apa yang menjadi catatan ini tentunya harus menjadi bahan evaluasi untuk segera ditindaklanjuti agar pengeloaan keuangan kabupaten seruyan bisa terlaksana dengan
tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat,” ujarnya saat menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap pidato pengantar Bupati Seruyan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, bertempat di Gedung Paripurna DPRD Seruyan, Senin (1/7).
Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh perangkat daerah atas kerja kerasnya dan sinergisitas antara satuan kerja perangkat daerah dan satuan kerja pengelola keuangan daerah yang melakukan konsilidasi atas laporan keuangan sehingga Kabupaten Seruyan kembali mendapatkan penilaian yang baik yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.(SDI)
