Sampit,- Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Parimus SE mengatakan, sampai sejauh ini kasus sengketa lahan di daerah tersebut semakin tinggi. Hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya aksi-aksi masyarakat yang menuntut haknya kepada Perusahaan Besar Swasta (PBS).
Dalam hal ini dia meminta agar pihak pemerintah daerah lebih jeli dalam menyikapi apa yang saat ini tengah terjadi di masyarakat. Bahkan dia juga berpendapat apabila hal ini dibiarkan laksana bom waktu, maka kasus sengketa lahan ini dapat mengganggu kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
“Kita bisa lihat fakta yang terjadi sampai saat ini, kami berharap pemerintah daerah lebih jeli bersikap, karena kasus sengketa lahan di daerah kita ini semakin tinggi dan rentan menimbulkan dampak negatif, khususnya berkaitan dengan Kamtibmas di daerah,” ungkapnya Kamis (15/09/2022).
Legislator Dapil IV ini juga menyampaikan, dari masing-masing wilayah, seperti wilayah Utara,Selatan dan bahkan Dapil IV sendiri cukup banyak mencuat kasus-kasus sengketa lahan yang menyebabkan menguatnya konflik antara warga masyarakat dengan PBS yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Apa yang kami sampaikan ini adalah fakta, dan ketika kita bicara soal konflik yang berkepanjangan ini, justru yang ada hanya akan menimbulkan kondisi Kamtibmas di wilayah kita ini semakin terancam dan keselamatan masyarakat juga terancam,” timpalnya.
Dia juga meminta agar pihak pemerintah daerah dan instansi terkait harus benar-benar melakukan upaya-upaya kongkrit dalam mengatasi persoalan yang ada saat ini. Kemunculan konflik lahan tersebut baik menuntut Plasma 20 persen, penanaman diluar HGU dan perampasan lahan masyarakat akan menjadi semakin tinggi tensinya kalau dibiarkan.
“Tensi ditengah masyarakat kita sudah naik, jangan memaksakan mereka untuk taat aturan dan taat hukum, namun pada kenyataannya masih banyak PBS yang tidak taat pada aturan hukum yang ada, hal seperti ini akan jadi Boomerang,”tutupnya.(Fit).
